Tuban- Kilang Minyak PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) telah menyiapkan anggaran Rp1,9 Miliar untuk membiayai program Corporate Social Responsibility (CSR) di tahun 2019. Ada dua bidang yang menjadi konsentrasi perusahaan minyak, yaitu pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

"Dua hal ini menjadi fokus kami karena memiliki dampak langsung terhadap masyarakat sekitar operasi," ujar CSR & PR Section Head PT TPPI Tuban, Taheran Sidik Prabowo, ST. MM, kepada suarabanyuurip.com, Selasa (8/1/2019).

Dalam melaksanakan program CSR perusahaan perlu melakukan langkah-langkah strategis agar tepat sasaran seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk itu perlu adanya komunikasi dan audiensi dengan para tokoh masyarakat, pemuda, pemangku jabatan ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten sehingga program perusahaan bisa sinergi dengan program CSR kabupaten.

Hal ini bertujuan agar anggaran CSR perusahaan bisa efektif dan tepat sasaran. Kenapa hal ini sangat penting ? Karena kesan masyarakat selama ini bahwa keberadaan perusahaan yang ada di tengah tengah masyarakat dianggap tidak memiliki pengaruh apa-apa. Padahal dana CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan mencapai milyaran rupiah setiap tahun.

Tahun 2018 total anggaran CSR yang terserap Rp1.387.989.500. Adapun rinciannya pemberdayaan Rp110.084.500, kesehatan Rp138.765.750, pendidikan Rp41.480.000, Rumah Tak Layak Huni (RTLH) Rp406.084.250, sosial dan olahraga sebesar Rp691.575.000.

Media untuk menjaring keinginan masyarakat bisa melalui cara-cara lebih santai dengan ngopi bareng yang penuh keakraban dan kekeluargaan. Ini akan jauh lebih efektif karena para tokoh masyarakat bisa lebih leluasa menyampaikan keinginan dan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

"Kita juga bisa menggali potensi-potensi yang perlu diberdayakan di masyarakat," imbuh pria ramah ini.

Manajemen TPPI sering mendengar apa yang disampaikan oleh Bupati Fathul Huda maupun Wabup Noor Nahar Hussein bahwa dengan adanya perusahaan, masyarakat hanya bisa menjadi penonton.

Ini harus mulai kita pikirkan kenapa hanya menjadi penonton. Ternyata permasalahannya adalah potensi yang ada di masyarakat, baik masalah tenaga kerja maupun kompetensi pengusaha di sekitar perusahaan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Padahal kalau kita bisa menggali lebih dalam bahwa potensi itu ada, hanya saja komunikasi dua arahnya yang terputus. Inilah yang harus mulai menjadi perhatian dan dibenahi oleh semua pihak.

Cara berfikir masyarakat sekitar harus diubah bergantung supaya bisa bekerja di perusahaan. Menjadi harus bisa memenuhi kebutuhan perusahaan, sehingga masyarakat pun bisa lebih mandiri.

Camat Jenu, Moh. Maftuchin Reza, menambahkan, perusahaan berencana menggandeng BUMDes untuk ikut dalam kegiatan di TPPI. Contoh semisal snack kantor, kalau masyarakat siap bisa menyiapkannya dan lain-lain.

"Semoga sinergi ini berjalan baik dan bermanfaat untuk masyarakat," sambung mantan Camat Bangilan.

Pertemuan dengan TPPI pada Senin (7/1) malam dibenarkan Kades Tasikharjo, Damuri. Membahas masalah kerjasama BUMDes ring 1 dengan perusahaan agar menjadi BUMDes binaan. Sekaligus keberadaan TPPI bukan cuma tenaga kerja saja tapi lebih ke ekonomi kerakyatan.

"Bisa bekerjasama baik CSR ataupun pekerjaan di TPPI yang BUMDes bisa kerjakan," pungkas petinggi humanis itu.(Aim)